Gubernur Jatim Sukarwo (2009-2019) melarang aktivitas Aliran Ahmadiyah

Radar Nusantara

Keputusan tsb sampai saat ini tidak dan belum di cabut sehingga tetap berlaku…

Gubernur Soekarwo menyatakan terhitung per tanggal 28 Pebruari 2011, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilarang melakukan aktivitasnya di wilayah Jawa Timur. Langkah tegas itu dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011.

Bagi Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo, mengeluarkan SK pelarangan bukanlah pekerjaan serta merta yang dilakukan dengan cepat. Sebelum diputuskan, pihaknya telah menampung aspirasi dari berbagai kalangan tokoh ulama dan akademisi (ahli hukum Islam) yang tergabung dalam Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB).

“Larangan ini dikeluarkan berdasarkan beberapa landasan hukum, antara lain, Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 UUD 1945, UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri dalam negeri No 9 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama, dan Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2008 tentang Peringatan dan Pemerintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.

“Saya telah menemui MUI Jatim, PW Muhammadiyah Jatim, PWNU Jatim dan ahli hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk meminta second opinion (pilihan alternatif, red) mengenai masalah Ahmadiyah ini. Dan keputusan yang saya keluarkan ini saya kira adalah solusi terbaik demi kepentingan kita bersama,” ujarnya.

Second opinion ini dibutuhkan supaya pemerintah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ini karena seyogyanya keputusan yang telah dibuat tidak merugikan golongan masyarakat manapun. Termasuk Ahmadiyah yang secara prinsip merupakan masyarakat yang juga harus dijamin hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Surat tersebut ditembuskan ke 10 instansi, di antaranya Mendagri, Menteri Agama, Jaksa Agung, DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kanwil Kementrian Agama Jatim, Kanwil Hukum dan HAM Jatim dan PB Ahmadiyah Indonesia di Jakarta.

Ada Empat larangan sebagaimana disebut dalam SK tersebut, yakni larangan untuk :
1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun media elektronika.
2. Memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum
3. Memasang papan nama pada Masjid, Mushola, Lembaga Pendidikan, dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
4. Menggunakan atribut JAI dalam segala bentuknya.

Menurut Pakde, Ahmadiyah sudah cukup meresahkan di Jatim. Sejak tahun 2005 hingga sekarang sering menimbulkan konflik. Untuk itu, semua pihak diminta menghormati keluarnya SK tersebut. Sebab tujuan Pemprov Jatim untuk melindungi semua masyarakat agar tidak terjadi kekerasan seperti yang terjadi di sejumlah tempat lainnya. Kita ingin tidak ada kekerasan seperti di tempat lain. Ini untuk melindungi semua. Jemaat Ahmadiyah terlindungi dan lain-lain juga merasa terlindungi,” katanya.

Pakde menegaskan, keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini hanya melarang jemaat beraktivitas, bukan membubarkan. Karena, Pemprov Jatim tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan.
Sesuai UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama menyebutkan, yang berhak membubarkan Ahmadiyah adalah Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.

Kewenangan kita hanya melarang aktivitasnya. Kita tidak memiliki kewenangan membubarkan. Ini kita lakukan, agar pemerintah tidak diam berpangku tangan melihat dinamika yang terjadi. Ini pilihan yang sesuai kewenangan gubernur,” kata pakde.