Mafia Obat Obatan Di Bpom Korbankan dr Terawan Dan Vaksin Nusantara

Radar Nusantara

Satu satunya lembaga BUMN yang kita miliki sebagai benteng utama kita, dalam pemakaian obat obatan telah menjadi alat kapitalisme dan Importir para cukong mafia obat obatan
Tak pelak vaksin Nusantara yang digawangi dokter Terawan menjadi batu sandungan bagi kaum kapitalis. Para perusak negeri dan mafia kesehatan begitu kuat. Termasuk ketika Terawan yang kurang publikasi dicopot Jokowi. Kini, Vaksin Nusantara karya Dokter Terawan kembali dihujat dan hendak disingkirkan.

Beruntung dokter Terawan masih memiliki benteng seperti AM Hendropriyono, Dahlan Iskan, sehingga tempat berkiprah yang tidak bisa diintervensi oleh IDI sekali pun: RSPAD. Selain tentu KASAD Jenderal Andika Perkasa pasang badan untuk Mayjen TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad.

Kini, tak hanya para orang bersih dan nasionalis, DPR RI, dan kalangan oposan membela Vaksin Nusantara. Publik menangkap adanya permainan mafia kesehatan terkait vaksin Nusantara. Dan, BPOM adalah salah satu pintu yang paling strategis permainan para mafia.

BACA JUGA : JAGA DIRI agar IMUNITAS tubuh kita TINGGI

Publik waras masih ingat kontroversi DSA. Pasalnya DSA (Digital Substraction Angioraphy) digunakan untuk penyembuhan pasien stroke. Ditolak awalnya sampai Terawan dipecat oleh IDI.

Kisah metoda cuci otak ala Dokter Terawan yang dinilai kontroversial oleh para dokter yang tidak paham, yang tradisional dan kaidahis – orang yang hanya mengikuti kaidah kedokteran.

Bahwa ilmu dan metode terapi kedokteran yang seharusnya mengembangkan breakthrough dihambat oleh sikap jumud dan pencinta kemapanan, yang tak lain adalah antek kaum kapitalis yang hobinya impor.

BACA JUGA : Gatut Nusantara

Akhirnya, kini lebih dari 40.000 orang menjalani terapi brain-wash dengan menggunakan alat DSA. Salah satu orang itu adalah Dahlan Iskan. Kisah DSA paling spektakuler justru dialami oleh Sudi Silalahi. Benjolan di dalam otaknya hilang dan dia sehat sampai sekarang.

Kini Vaksin Nusantara besutan Terawan kembali menemukan tentangan. Berbagai teori dan kampanye media, termasuk pembusukannya dilakukan oleh BPOM. Tak pelak DPR RI pun menyoroti. Dukungan dari para kalangan oposisi seperti Abu Rizal Bakrie, Sudi Silalahi, dan masyarakat umum yang berbondong sukarela disuntik vaksin Nusantara, menyentak perhatian.

Presiden Jokowi pun ikut berkomentar, menanggapi catatan ngaco dari BPOM. BPOM dengan gayanya menggunakan berbagai istilah kedokteran yang sejatinya sangat umum. Istilah good clinical practical, proof of concept, good laboratory practice, dan good manufacturing practice, yang sejatinya tidak ada kaitanya dengan isu utama: ada Vaksin Nusantara.

BACA JUGA : SANDI PETUGAS DAMKAR DEPOK

Bahkan BPOM menyerang vaksin Nusantara, dengan menyatakan adanya bahan impor, sehingga BPOM menjadikannya alasan uji klinis vaksin tidak bisa dilakukan.

Padahal Presiden Jokowi mendorong pemakaian produk dalam negeri, anak bangsa. Namun, karena ketidakpahaman, atau berpura tidak paham, maka BPOM yang memang menjadi bagian dari kapitalisme kesehatan dan obat, lebih suka impor karena bisa menjadi bagian dari proyek.

Birokrat dan aparat lembaga negara seperti BPOM sering menjadi agent of capitalists, agent of importers. Vaksin Nusantara akan mengurangi kesempatan impor vaksin apapun: AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, Sinovac, Pfizer BioNTech, Oxford-AstraZeneca, dan Moderna. Kalau impor berkurang, duit haram yang masuk berkurang pula.

BACA JUGA : Cara Membuat Akun di Kma

Kini, vaksin Nusantara tengah mengalami serangan. Dan serangan itu menjadi de javu seperti kasus DSA. Awalnya ditolak, namun akhirnya diterima. Memang kini kontroversi vaksin Nusantara yang bisa membentuk antibodi terhadap virus Covid-19, untuk seumur hidup. Antibodi atau daya kekebalan terbentuk pada kekebalan seluler pada sel limfosit T.

“Vaksin besutan dokter Terawan ini dendritik bersifat T-cells, berarti sekali suntik berlaku seumur hidup. Sehingga secara pembiayaan pun lebih menguntungkan dan tidak menguras devisa negara, karena ini diproduksi di dalam negeri,” kata Edi Prayitno, anggota tim uji klinis Vaksin Nusantara.

Publik awam waras yang paham melihat sikap BPOM. Bukan tentang hal yang substansial soal efektivitas vaksin yang menjadi alasan vaksin Nusantara ditolak untuk uji klinis. BPOM hanya menyoroti soal teknis produksi vaksin, lab tempat penelitian, dan prosedur. Yang sejatinya BPOM sengaja menghambat vaksin Nusantara demi melanggengkan kepentingan kaum kapitalis, importer, dan pengkhianat bangsa.

BACA JUGA : Cara Cek Data Penerima Bansos

Penulis : Ninoy Karundeng