Mosi Tidak Percaya, Melawan Sikap Tidak Transparan: Kasus Wali Kota Depok

Radar Nusantara

Oleh: Andre Vincent Wenas

Radar Nusantara – Dulu ada semacam padepokan bernama: De Eerste Protestante Organisatie van Christenen. Singkatannya jadi lebih terkenal: DEPOK. Pedepokan itu dibangun oleh Cornelis Chastelein, seorang petinggi VOC, yang membeli sebidang tanah di situ pada 18 Mei 1696, untuk perkebunan.

Pekerja di perkebunannya itu ada ratusan, berasal dari berbagai daerah: Bali, Makassar, NTT, Maluku, Jawa, Pulau Rote, bahkan Filipina. Selain mengusahakan perkebunan, Cornelis dikabarkan juga menyebarluaskan agama Kristen kepada para pekerjanya lewat padepokannya itu.

Sejak tahun 1999 Depok jadi kotamadya, maka punya Wali Kota dan DPRD-nya sendiri. Depok adalah kota satelitnya Jakarta. Masuk dalam abreviasi Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) sebagai ‘The Greater Jakarta’. Dan sejak pemilu 2019 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) berkuasa di situ, artinya Wali Kotanya dari PKS. Dan di DPRDnya PKS punya kursi paling banyak, 12 kursi atau 24% dari total 50 kursi.

BACA JUGA : Fenomena Tsamara Amany Check-Out dari PSI, dan Grace Natalie versus Fahri Hamzah

Barusan Walikota Depok, Mohammad Idris, kena mosi tidak percaya dari 38 anggota DPRDnya. Artinya mosi tidak percaya itu datang dari 76% anggota parlemen.

DPRD Kota Depok periode 2019-2024 sekarang ini diisi 9 parpol: PKS (12 kursi), PDI-P (10), PPP (2), PAN (4), Demokrat (3), PKB (3), Gerindra (10), Golkar (5) dan pendatang baru PSI (1 kursi).

Alasan mosi tidak percaya itu lantaran Pemkot Depok ditengarai menyalahgunakan wewenang, menggunakan program Pemkot (artinya pakai APBD) untuk kampanye PKS.