Pelaksanaan Presidential Threshold di Indonesia

Radar Nusantara

Treshold dapat dimaknai sebagai syarat minimal yang harus didapatkan oleh partai politik. Sementara Presidential Treshold yaitu syarat minimal yang mesti didapatkan oleh calon presiden dan wakil presiden untu mengikuti kontestasi Pilpres.

Dalam sejarahnya treshold digunakan untuk menentukan pemenang suara partai pada daerah pemilihan (dapil) dengan menerapakan sistem pemilihan proporsional. Maka semakin besar daerah pemilihan berimplikasi pada semakin besar perolehan suara untuk mendapatkan kursi. Sebaliknya semakin kecil besaran derah pemilih berimplikasi pada semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Baca Juga : Partisipasi Politik Dalam Era Pemilihan Umum

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menerapkan treshold dalam dua jenis pemlilihan yaitu Presidential Treshold dan Parliementary treshold. Namun dalam artikel ini akan lebih diulas lebih dalam tentang Presidential Treshold. Parliementary treshold akan dibahas diartikel lainnya.

Norma Hukum Indonesia yang mengatur Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelegaraan pemilu. Pemerintah dalam hal ini ingin terus menerapkan Presidential Treshold pada penyelengaraan pemilu di Indonesia.

Dengan demikian maka pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan dukungan secara politik oleh partai politik. Dalam sistem ini tidak memberikan ruang bagi pasangan calon indevenden seperti halnya pada sistem pemilihan kepala daerah. Meskipun saat ini Presidential Treshold 20% perolehan kursi atau 25% suara nasional sedang diuji lagi oleh Rijal Ramli dkk.

Dampak penerapan Presidential Treshold ini adalah tidak semua partai politik dapat mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden untuk terlibat dalam kontestasi karena suara yang didapatkan belum memenuhi treshold. Lebih tepatnya semua partai pemilu hasil pemilihan 2014 di Indonesia tidak dapat mengajukan pasangan capre dan cawapres karena semua partai tidak mendapatkan suara yang memenuhi treshold maka kemudian partai ini harus membentuk koalisi.