RESHUFFLE KABINET HAK PREOGRATIF PRESIDEN

Radar Nusantara

Naik turunnya pembangunan Republik Indonesia, membutuhkan pergantian kabinet (reshuffle) dan tugas presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan hasil pilpres juga dituntut membentuk kabinet.

Dari situ asal adanya reshuffle kabinet. Itu tugas presiden Jokowi yg berat disamping membentuk tim work kabinet, harus siapa” yg mumpuni dan capable untuk menjabat di kementerian itu.

Juga adanya rencana itu Presiden Jokowi punya beban berat membentuk, menentukan siapa” yg hrs menjabat kementerian itu.

Sudah dua kali pak Jokowi “keplenyok” dalam menentukan jabatan dan orangnya.
Ketika pak Jokowi membuat tim work kabinet hasil pilpres 2014-2019, keplenyok dua menteri nya tidak bisa mengemban program pak Jokowi terpaksa memecat menteri tersebut.

BACA JUGA : JAGA DIRI agar IMUNITAS tubuh kita TINGGI

Dari permasalahan menteri” yang tidak bisa bersinergi dengan kemauan pak Jokowi, itu akibat pembisik yg mau mengambil keuntungan.

Dua persoalan menteri yg dipecat pak Jokowi, itu akibat menteri itu tidak bisa memtanggung jawaban anggaran yg direncanakan, dan yg satunya antara menteri dan menkonya tidak bisa bersatu. Akibatnya ketiganya dipecat dari kabinet 2014-2019.

Anehnya ketiga menteri yang dipecat itu semuanya ikut kadrun yg melawan dan ngriwuki pemerintahan pak Jokowi.

Oleh karena itu, untuk reshuffle kabinet 2019-2024, pak Jokowi tidak boleh sembrono dalam menentukan maupun menerima pembisik” orang” yg akan menduduki jabatan akibat reshuffle 2021 itu.

Belum genap lima tahun, baru berjalan 2 tahun berjalan kabinet 2019, harus diakui pak Jokowi “keplenyok” lagi pada kementerian kesehatan.

Orang yg ditunjuk sebagai menteri, seharusnya dia seorang pemberani dan bertanggung jawab disamping mumpuni dlm bidangnya. Dia harus berani mengambil keputusan dan mempertanggung jawab kan atas keputusannya. Dalam kondisi yg menentukan seperti sekarang, menteri harus bisa mengambil keputusan yg bisa menguntungkan rakyat dan negara.

Seperti halnya menkes yang lalu, mustinya ketika rakyat sedang menderita atas ketakutan pandemi covid, beliau harus segera membuat terobosan dengan bekerja sama dng perguruan tinggi” untuk membuat vaksin untuk menyelamatkan kesehatan rakyat.

BACA JUGA : Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Itu tidak direncanakan, malah usulan” dari perguruan tinggi yg bisa melakukan percobaan dan penelitian vaksin covid, tidak respon dan perhatian khusus.
Kemudian malah membuat program yg menakutkan rakyat berupa PSBB.

Mungkin sebabnya bukan itu, kedahuluan jabatannya diganti pak Jokowi.
Sekarang gethol mensosialisasikan vaksin nusantara.
Barangkali tidak ada orang yg tidak setuju bahwa ada anak bangsa yg bisa memproduksi vaksin covid 19.
Cuma pertanyaannya, mengapa ketika ada yang mengusulkan utk memproduksi vaksin virus corona, dan beliau juga masih menkes tidak ada tanggapan kongkrit. Agar pemerintah bisa membeayai dan tidak melakukan import vaksin.
Sekarang kadung sudah kontrak vaksin dng negara lain, gethol mensosialisasikan vaknus. Itu pun ada permasalahan dengan BPOM.

Dari permasalahan orang dan jabatannya, kita harus berani menyampaikan “pandangan” kepada pak Jokowi, hati” dengan pembisik calon menteri agar ketika sdh dilakukan reshuffle kabinet, hasilnya setali tiga uang. Sama saja dengan menteri semula.
Contohnya, di kementerian menkes sekarang.
Soal pandemi covid 19 tidak ada pernyataan dari menkes, bahwa bulan ini atas tanggungjawab saya, menkes saya nyatakan covid 19 masih ada hanya kecil, sehingga penangannya tetap di puskesmas atau RS” yg ada, tanpa beramai” diumumkan pada khalayak umum.

BACA JUGA : Tiadakan Mudik Lebaran 2021, Presiden: Mari Utamakan Keselamatan Bersama

Dari tanggung jawab seperti itu, maka adanya reshuffle kabinet yg akan dilakukan pak Jokowi, akan bermanfaat pada pemerintahan kaum nasionalisme selanjutnya.